Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon menegaskan, Menteri BUMN Dahlan Iskan perlu memverifikasi hasil audit BPK terkait pemborosan PLN. Sebab, saat itu, Dahlan sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN.

Pada kesempatan itu, DPR juga meminta keterangan pemerintah terkait keterangan BP Migas tidak menyuplai gas ke PLN. Sehingga, PLN terpaksa memakai bahan bakar minyak untuk menggerakkan pembangkit listrik.

"DPR mengharapkan Menteri Negara BUMN serta Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) hadir untuk menjelaskan dan mengklarifikasi mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pemborosan di PT PLN,"ujarnya saat RDP dengan jajaran BP Migas, di Gedung Nusantara I, Rabu, (24/10).

Sebelumnya, BPK menyampaikan bahwa delapan pembangkit listrik milik PLN mengalami kerugian Rp37 triliun sejak 2009 hingga 2011. (si)/foto:iwan armanias/parle.